Jakarta, Pelantikan pengurus Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Komite I DPD Andy Sofyan Hasdam, Ketua Baleg DPR Bob Hasan, Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Dolly Kurnia, Anggota Komisi I DPR Oleh Sholeh, Anggota Komisi IV DPR Usman Husin, dan Anggota Komisi V DPR Irmawan di Ruang Komisi IV RI Gedung Kura- kura, Selasa (10/06/25).
Sebagaimana diketahui, Forkonas PP DOB mendesak pemerintah berbuat adil dengan memberikan punishment wilayah baru dengan kinerja rendah untuk kembali ke daerah induk sehingga tidak menghalangi objektifitas pembentukan wilayah baru.
Dalam kesempatan ini hadir Forkoda PP DOB Kaltim Majedi Darham mengatakan dengan pindahnya IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) adalah sebuah anugrah buat masyarakat Kalimantan khususnya Kaltim. Sehingga dengan adanya IKN di Kaltim, banyak dibutuhkan daerah mitra dan daerah penyangga, terangnya..
Ketua pemekaran Kutai Utara ini menambahkan dengan hadirnya IKN, Kaltim diproyeksikan akan mengalami peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi, sehingga diperlukan pemekaran untuk mengelola pembangunan yang lebih terfokus, bebernya.
Kita tau Kaltim luasnya satu kali Pulau jawa. Sementara kabupaten dan kota masih sedikit. Sehingga dengan adanya IKN membutuhkan sebuah konektivitas daerah mitra atau daerah penyangga, jelasnya.
Mudah mudahan dengan momentum IKN pindah ke Kaltim daerah daerah yang sudah lama mengusulkan pemekaran wilayah segera diwujudkan daerah otonomi barunya.
Pemekaran wilayah ini bukan sekadar penambahan daerah administratif. Langkah tersebut diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat infrastruktur
Lebih lanjut Majedi ungkapkan dari 8 CDOB sudah ada 2 yang masuk Ampres dan sudah siap dimekarkan. Tinggal kita minta kebijakan dari presiden dan wakil presiden sebelum pindah ke Kaltim daerah daerah yang sudah mengajukan pemekaran segera dimekarkan. Sehingga konektivitas daerah jangan sampai tertinggal.
Kami tidak menginginkan IKN menjadi daerah mercusuar sementara daerah pinggir atau pedalaman malahan menjadi daerah tertinggal.
Pemekaran wilayah ini tidak hanya untuk mendukung kegiatan pemerintahan IKN tetapi juga menguatkan potensi ekonomi lokal. Serta memperkuat posisi strategis Kalimantan Timur di level nasional, pungkasnya.
