Jakarta – Diskusi Publik Nasional bertajuk “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” digelar pada hari Senin (15/12/2025) bertempat Hotel 88 Fatmawati Jakarta,sebagai ruang refleksi dan evaluasi atas implementasi program MBG selama satu tahun terakhir. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas capaian, tantangan, serta strategi penguatan sistem ke depan, khususnya dalam konteks keamanan, pengawasan, dan pelayanan publik.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menegaskan bahwa satu tahun pelaksanaan MBG merupakan fondasi penting bagi perbaikan sistem secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan di lapangan.
Peran Polri dinilai strategis dalam mendukung pengawasan dan pengamanan di SPPG, terutama untuk memastikan standar operasional dijalankan dengan baik oleh seluruh mitra. Kehadiran Polri tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam pencegahan, pembinaan, dan penguatan sistem pengawasan terpadu.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun dinilai memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Abednego Panjaitan, S.H, selaku narasumber dalam Diskusi Publik Nasional “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG”, yang digelar sebagai forum evaluasi dan refleksi program strategis nasional tersebut.
Menurut Abednego, MBG merupakan program visioner Presiden Prabowo Subianto yang patut mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Selain memberikan manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia, MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
“Dalam satu tahun ini, MBG telah memberikan dampak luar biasa. Lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi telah disalurkan. Lebih dari itu, program ini membuka lapangan pekerjaan baru secara masif,” ujar Abednego.
Ia menjelaskan, dengan proyeksi sekitar 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun, dan rata-rata menyerap sekitar 50 tenaga kerja per unit, maka potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 1,6 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi nasional.
Tak hanya itu, kehadiran SPPG turut mendorong sektor pertanian dan pemanfaatan lahan kosong. Hasil pertanian masyarakat dapat diserap langsung oleh SPPG, sehingga menumbuhkan semangat bertani dan memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada nasional.
Menariknya, Abednego menyoroti fakta bahwa hingga saat ini, sekitar 18 ribu dapur SPPG dibangun secara mandiri oleh masyarakat, tanpa pembiayaan pembangunan dari negara. Negara baru membayar makanan yang telah diolah dan disalurkan.
“Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Masyarakat bersama pemerintah berinvestasi membangun SPPG. Ini bukti kecintaan rakyat terhadap program MBG dan kepercayaan kepada Presiden Prabowo,” tegasnya.
Terkait sejumlah persoalan teknis yang sempat muncul, Abednego meminta agar evaluasi dilakukan secara objektif dan proporsional. Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan, tata kelola, serta regulasi di tingkat dapur SPPG agar kejadian serupa tidak terulang.
“MBG ini program besar dan strategis. Jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil dijadikan alasan untuk melemahkan kepercayaan publik. Justru ini harus menjadi bahan koreksi agar sistem semakin kuat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi gangguan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan program ini berhasil, mengingat dampak besarnya terhadap masa depan bangsa.
Menutup pernyataannya, Abednego menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan program MBG sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“MBG bukan hanya soal makan bergizi, tetapi tentang masa depan generasi penerus bangsa—kesehatan, kecerdasan, dan pemerataan ekonomi. Mari kita jaga dan dukung bersama,” pungkasnya.
