Indo- Pos.id|BOGOR — Upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak akan berjalan optimal jika tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan daerah dituntut mampu menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sumber daya alam, dan kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Muaro Jambi, Budi Setiawan, SP., M.Si, mengatakan perspektif tersebut perlu menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan sejak tahap perencanaan pembangunan.
Hal itu disampaikan Budi saat menjadi pembicara dalam Forum Dialog Multipihak: Membangun Narasi Bersama Menuju Nature-Positive Indonesia, yang digelar di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Kamis (13/8/2026).
Forum tersebut merupakan bagian dari I-CAN Think Forum 2026 bertema “Who Holds the Pen? Evidence, Communities, and Indonesia’s Nature-Positive Transition”. Kegiatan mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, sektor swasta, komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk membahas bagaimana data, pengetahuan, riset, serta pengalaman masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi nyata menuju Indonesia yang nature-positive.
Menurut Budi, keberhasilan kebijakan lingkungan di daerah sangat bergantung pada perspektif para pengambil keputusan dalam melihat keterkaitan antara lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika kita menyusun kebijakan daerah, semuanya kembali kepada orang yang menyusun kebijakan. Kalau orang yang menyusun kebijakan memiliki perspektif yang kuat terhadap lingkungan, maka isu lingkungan akan menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan,” ujar Budi.
Ia mencontohkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, prinsip keberlanjutan harus masuk sejak awal proses perencanaan agar isu lingkungan tidak berhenti sebagai jargon, tetapi menjadi bagian dari arah dan target pembangunan daerah.
Jangan Pisahkan Lingkungan dan Ekonomi
Budi menegaskan, agenda pelestarian lingkungan tidak boleh diposisikan sebagai antitesis terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat.
Justru, tantangan utama menuju pembangunan nature-positive adalah menciptakan model pengelolaan sumber daya alam yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari upaya menjaga lingkungan.
“Kalau kita mengelola lingkungan, masyarakat harus mendapatkan manfaat ekonomi. Ketika masyarakat lapar, kita tidak bisa hanya meminta mereka menjaga lingkungan tanpa memberikan solusi atas kebutuhan hidupnya,” katanya.
Karena itu, pendekatan nature-positive perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
“Kita harus menemukan titik keseimbangan. Bagaimana ekonomi dan sumber daya alam dapat dikelola sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Budi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan berkelanjutan pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa luas kawasan yang dapat dipertahankan, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut.
Kebijakan Gambut Harus Berbasis Data
Dalam konteks Muaro Jambi, Budi mengatakan pemerintah daerah menghadapi tantangan sekaligus memiliki peluang besar dalam pengelolaan ekosistem gambut.
Muaro Jambi memiliki kawasan gambut yang luas dan berada pada enam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Kondisi tersebut membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Untuk itu, Budi menilai data dan riset menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan.
“Ketika kita berbicara dengan kepala daerah, kita harus membawa data. Kita tunjukkan kondisi sebenarnya, data dari kementerian maupun hasil riset. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi,” katanya.
Ia mencontohkan pengelolaan kawasan gambut yang bersinggungan dengan aktivitas perkebunan dan keberadaan kanal. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan perguruan tinggi dan para ahli untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar ilmiah dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Termasuk dalam menentukan pola pengelolaan kanal agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap dapat berlangsung tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap ekosistem gambut.
“Karena itu kebijakan harus berhubungan dengan kondisi lapangan dan juga ekonomi masyarakat. Mudah mengucapkannya, tetapi implementasinya membutuhkan kerja bersama,” ujar Budi.
Kolaborasi Tak Bisa Ditawar
Budi menilai persoalan lingkungan merupakan masalah kompleks yang tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri.
Pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan media, kata dia, perlu berada dalam ruang dialog yang sama untuk bertukar data, pengetahuan, pengalaman, sekaligus merumuskan solusi yang dapat diterapkan di lapangan.
“Kalau kita duduk bersama, sebenarnya tujuan kita sama, yaitu kesejahteraan bersama. Tinggal bagaimana kita menemukan model pengelolaan yang tidak bersifat ekstraktif, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga alam,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Budi juga menekankan pentingnya memastikan program perhutanan sosial berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Evaluasi terhadap izin dan praktik pengelolaan di lapangan diperlukan agar kebijakan yang telah dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan.
Menjaga Gambut, Bukan Sekadar Menjual Karbon
Lebih lanjut, Budi mengatakan ekosistem gambut memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, termasuk dalam menyerap dan menyimpan karbon. Karena itu, perlindungan gambut harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
Namun, ia mengingatkan agar potensi ekonomi karbon tidak menjadi satu-satunya narasi yang ditawarkan kepada masyarakat.
Menurut Budi, langkah pertama yang harus dibangun adalah kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan kebutuhan bersama sekaligus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
“Jangan selalu bicara bahwa nanti karbonnya bisa dijual. Yang penting masyarakat terlebih dahulu memahami bahwa menanam dan menjaga lingkungan itu memberikan manfaat. Setelah ekosistemnya terjaga dan potensinya berkembang, manfaat ekonominya dapat dibicarakan lebih lanjut,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang lebih kuat dengan masyarakat dan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dapat berkembang tanpa mengabaikan karakteristik ekologis wilayah.
Pendekatan tersebut membutuhkan konsistensi kebijakan, proses yang panjang, serta kolaborasi lintas pihak.
Dari Riset Menjadi Kebijakan dan Aksi
I-CAN Think Forum 2026 diawali dengan pemutaran film dokumenter internasional “Becoming Nature Positive”, produksi Nature Positive Initiative bersama Open Planet Studios. Film tersebut sebelumnya ditayangkan perdana di Climate Hub Davos dalam rangkaian World Economic Forum Annual Meeting pada Januari 2026.
I-CAN merupakan pusat riset terapan di bawah Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang dibangun melalui kolaborasi IPB University dan University of Waterloo melalui FINCAPES Project dengan dukungan pendanaan dari Global Affairs Canada.
Sebagai salah satu pilar utama IPB Centre for Applied Research in Nature-based Solutions (I-CAN), I-CAN Think Forum menjadi ruang untuk memobilisasi pengetahuan, berbagi pembelajaran lapangan, serta menerjemahkan hasil riset mengenai nature-based solutions menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
Forum ini sekaligus menegaskan pentingnya mempertemukan dunia riset dengan realitas di lapangan. Sebab, transisi menuju Indonesia yang nature-positive tidak cukup hanya dengan menghasilkan kajian atau membangun kesadaran lingkungan.
Diperlukan data yang kuat, riset yang relevan, pengalaman masyarakat, inovasi, dukungan dunia usaha, serta keberanian para pengambil kebijakan untuk menerjemahkan seluruh pengetahuan tersebut menjadi keputusan dan aksi nyata.
Dengan demikian, agenda nature-positive diharapkan tidak berhenti sebagai narasi pembangunan berkelanjutan, tetapi menjadi bagian integral dari kebijakan daerah—sebuah pendekatan pembangunan yang mampu menjaga alam sekaligus membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
