Jakarta, 22 April 2026 – Sekretaris Jenderal INAPLAS, Fajar Budiono, menegaskan pentingnya transformasi sistem kepelabuhanan nasional guna mendukung keberlanjutan dan daya saing industri petrokimia dan plastik Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional Kepelabuhanan bertajuk “Memperkuat Sinergi, Mendorong Transformasi Pelabuhan Nasional” yang diselenggarakan oleh ABUPI (Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia) di Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (22/04).
Dalam paparannya, Fajar menjelaskan bahwa industri plastik nasional memiliki struktur yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari sektor refinery dan cracker, industri intermediate seperti polimer, hingga industri hilir yang menghasilkan berbagai produk jadi.
“Plastik bukan sekadar produk akhir, tetapi fondasi bagi hampir seluruh sektor industri. Mulai dari tekstil, otomotif, kesehatan, hingga kemasan, semuanya bergantung pada material berbasis polimer,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan plastik nasional saat ini mencapai sekitar 8,3 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar separuhnya, sehingga ketergantungan terhadap impor, khususnya bahan baku seperti nafta, masih sangat tinggi.
“Sekitar 50 persen kebutuhan masih dipenuhi dari impor. Bahkan untuk bahan baku tertentu, ketergantungan kita bisa mencapai 100 persen. Ini menjadi tantangan serius bagi ketahanan industri nasional,” jelas Fajar.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa distribusi industri plastik saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, didorong oleh faktor ketersediaan infrastruktur seperti listrik yang stabil dan akses pelabuhan yang memadai. Sebagian besar bahan baku diimpor melalui jalur laut sebelum diolah dan didistribusikan ke seluruh Indonesia.
Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, khususnya dalam aspek logistik dan kepelabuhanan. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, kemacetan akses pelabuhan, ketidakpastian waktu kedatangan kapal, hingga kendala administratif seperti perizinan dan sistem pelayanan.
“Ketidakefisienan ini berdampak langsung pada biaya logistik yang tinggi dan mengurangi daya saing industri kita, baik di pasar domestik maupun ekspor,” tegasnya.
Fajar juga menyoroti pentingnya integrasi antara terminal khusus (Tersus) dan pelabuhan umum, serta perlunya pengembangan sistem pelabuhan berbasis digital dan terintegrasi. Menurutnya, optimalisasi utilisasi fasilitas pelabuhan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi.
Selain itu, ia menekankan bahwa potensi pertumbuhan industri plastik Indonesia masih sangat besar. Konsumsi plastik per kapita Indonesia saat ini masih sekitar 28 kg per tahun, jauh di bawah negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Korea Selatan.
“Ini menunjukkan ruang pertumbuhan yang sangat besar. Dengan proyeksi peningkatan konsumsi hingga di atas 30 kg per kapita pada 2030, kebutuhan infrastruktur dan sistem logistik yang lebih kuat menjadi tidak terelakkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan limbah plastik melalui daur ulang.
“Plastik memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Edukasi masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang menjadi penting agar plastik tidak menjadi masalah, tetapi justru menjadi sumber daya,” katanya.
Seminar yang diselenggarakan oleh ABUPI ini menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan sektor kepelabuhanan dan industri untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong transformasi pelabuhan nasional. Sebagai organisasi yang menaungi Badan Usaha Pelabuhan, Terminal Khusus (Tersus), dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), ABUPI terus berkomitmen mendukung efisiensi dan pembangunan ekonomi maritim Indonesia.
Melalui sinergi yang kuat antara pelaku industri dan pengelola pelabuhan, diharapkan sistem logistik nasional dapat semakin efisien, kompetitif, dan mampu menopang pertumbuhan industri strategis seperti petrokimia dan plastik di masa depan.
