JAKARTA — Aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali mengemuka dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkonas PP DOB) di Gedung Joang 45, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Mengusung tema “Memperkuat Sinergi CDOB dan Seluruh Stakeholder untuk Mengawal Penyusunan RPP Penataan Daerah dan Desartada Tahun 2026 sebagai Pondasi Percepatan Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia”, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi perwakilan calon daerah otonomi baru (CDOB) dari berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulawesi Selatan sekaligus Koordinator Wilayah Forum Koordinasi Daerah Perjuangan Pembentukan Daerah Otonom Baru (Forkoda PP DOB) Luwu Raya, Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM, mengatakan antusiasme peserta pada Rapimnas kali ini terlihat jauh lebih besar dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
“Alhamdulillah, Rapimnas kali ini jumlah pesertanya lebih besar dari tahun sebelumnya, bahkan membludak. Kita melaksanakannya di Gedung Joang 45 yang memang sangat identik dengan suasana perjuangan,” ujar Hasbi saat ditemui di sela-sela acara.
Menurut Hasbi, terdapat dua agenda utama yang menjadi perhatian dalam konsolidasi tersebut, yakni mendorong pencabutan moratorium pembentukan DOB dan mengawal proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai penataan daerah.
“Ada hal yang diperjuangkan, yaitu mencabut moratorium. Yang kedua, mengawal draft RPP. Semangatnya sangat luar biasa,” katanya.
Aspirasi Indonesia Timur Menguat
Hasbi melihat tingginya kehadiran perwakilan dari kawasan Indonesia Timur sebagai salah satu gambaran kuatnya aspirasi pemekaran dari wilayah tersebut.
Ia mengatakan, meski peserta dari Indonesia Timur cukup dominan, aspirasi pembentukan DOB dalam Rapimnas tetap berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
“Memang Indonesia Timur saat ini cukup kuat untuk pemekaran. Tetapi bukan berarti hanya dari Indonesia Timur. Dari wilayah lain juga tetap ada,” ujarnya.
Dalam konsolidasi tersebut, perwakilan Luwu Raya turut membawa aspirasi pembentukan sejumlah daerah baru. Hasbi menyebut terdapat sekitar 12 perwakilan dari wilayahnya yang hadir dalam forum tersebut.
Adapun sejumlah aspirasi yang diperjuangkan antara lain pembentukan Provinsi Luwu Raya, Toraja Barat, Bone Selatan, dan Luwu Tengah.
Menurut Hasbi, perjuangan tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat di daerah yang perlu terus dikawal melalui mekanisme dan jalur yang tersedia.
Tegaskan Pemekaran sebagai Hak Konstitusional
Hasbi menilai pembentukan DOB tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut upaya mendekatkan pelayanan publik dan memperkuat pembangunan di daerah.
Karena itu, ia menegaskan bahwa aspirasi pemekaran harus terus diperjuangkan secara konsisten.
“Kalau itu amanah konstitusi, hak konstitusional, tentu semua upaya akan kita lakukan,” tegasnya.
Ia berharap konsolidasi nasional yang digelar Forkonas PP DOB dapat menghasilkan langkah nyata dalam mengawal proses penataan daerah sekaligus membuka ruang bagi aspirasi pembentukan DOB.
Bagi Hasbi, besarnya partisipasi peserta menjadi sinyal bahwa aspirasi pembentukan daerah baru masih memiliki dukungan kuat dari berbagai wilayah.
“Harapan kita, perjuangan ini terus berjalan. Pemekaran itu hak,” pungkasnya.
Sebagai Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan dan Koordinator Wilayah Forkoda PP DOB Luwu Raya, Hasbi menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat Luwu Raya dalam agenda penataan dan pembentukan daerah otonomi baru melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
