Jakarta, 11 Februari 2026 – Dialog Nasional sehari bertajuk “Mengawal Harapan Tahun 2026: Menakar Kepemimpinan Prabowo–Gibran Menuju Masyarakat Adil Makmur” yang digelar Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) di Gedung Joeang 45 Jakarta, ditutup dengan pidato reflektif dan kritis dari tokoh nasional Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E., M.S.
Dalam pidato penutupnya, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut menegaskan bahwa Indonesia berada pada persimpangan sejarah: antara memanfaatkan bonus demografi sebagai peluang emas atau terjebak dalam stagnasi bahkan ancaman fail state.
Kembali ke Paradoks Indonesia dan Ekonomi Pancasila
Prof. Bomer mengingatkan kembali gagasan Presiden Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia, yang menekankan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Namun ia mengkritisi bahwa praktik ekonomi nasional saat ini cenderung “super liberal” dan menjauh dari semangat keadilan sosial.
“Pancasila jangan hanya menjadi retorika. Ia harus diamalkan dalam demokrasi, dalam ekonomi, dan dalam seluruh sistem kehidupan berbangsa,” tegasnya.
Ia menyoroti ketimpangan kekayaan nasional, di mana 1 persen kelompok terkaya menguasai hampir separuh kekayaan nasional, sebagai bukti nyata paradoks pembangunan Indonesia.
Pertumbuhan 8 Persen dan Ancaman Korupsi Sistemik
Menurut Prof. Bomer, secara teori dan pengalaman global, negara yang memasuki puncak bonus demografi dengan populasi usia produktif di atas 70 persen seharusnya mampu tumbuh minimal 8–10 persen per tahun.
“Indonesia berada dalam bonus demografi, tetapi pertumbuhan ekonomi belum mampu menembus angka ideal. Salah satu penghambat utamanya adalah korupsi yang sistemik—di pusat, di daerah, di legislatif, dan eksekutif,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan definisi pengangguran yang dinilai terlalu longgar serta perlunya data dan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Tiga Pilar: Trilogi Pembangunan Baru
Sebagai rekomendasi konkret kepada pemerintahan Prabowo–Gibran, Prof. Bomer mengusulkan Trilogi Pembangunan Baru:
1️⃣ Pemberantasan KKN dan Oligarki (KO)
Memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, serta praktik oligarki sebagai fondasi mutlak pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
2️⃣ Pendidikan dan Lapangan Kerja Generasi Milenial & Sentenial
Memaksimalkan bonus demografi melalui reformasi pendidikan, penciptaan lapangan kerja produktif, dan penguatan kompetensi generasi muda.
3️⃣ Pembangunan Berbasis Pengamalan Pancasila
Menjalankan pembangunan nasional dengan sistem ekonomi Pancasila—jalan tengah yang menolak ekstrem liberalisme maupun etatisme—menuju masyarakat adil dan makmur serta Indonesia Emas 2045.
“Kalau sepuluh tahun pertama bonus demografi gagal dimanfaatkan, dan sepuluh tahun berikutnya kembali gagal, maka kita menghadapi risiko besar sebagai bangsa. Tapi saya yakin, peluang emas itu masih ada,” tegasnya.
Seruan Moral kepada Kepemimpinan Nasional
Di akhir pidatonya, Prof. Bomer mendorong agar hasil dialog ini disampaikan langsung kepada Presiden sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual.
“Jalankan apa yang telah dijanjikan. Jangan berhenti pada buku dan pidato. Momentum ini adalah peluang emas bangsa,” pungkasnya.
