Jakarta, – Jaringan Masyarakat Madura Jakarta (JAMMA JAKARTA) akan menggelar Diskusi Publik bertema “Bersama Menata Jakarta: Kota Global yang Tidak Meninggalkan Warganya”, pada Selasa, 5 Agustus 2025, di Gedung DHN 45, Jakarta Pusat.
Acara ini dihadiri oleh Kevin Wu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta,Wa Ode Herlina, S.I.Kom., MM Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Andhika Ajie Bapenda DKI Jakarta, Nirwono Yoga Pengamat Tata Kelola Jakarta, dan ratusan peserta yang berasal dari masyarakat Jakarta, komunitas kepemudaan, aktivis sosial, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang konsen terhadap isu tata kota, lingkungan, dan keadilan sosial.
Wa Ode Herlina, S.I.Kom., MM Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Anggota Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam sambutannya menyampaikan jakarta setelah keperpindahan ibu kota ke IKN akan tetap pusat ekonomi nasional. Perusahaan besar, perusahaan nasional, atau multi nasional, nanti akan di kantor di jakarta, barang jasa dan keuangan, perbankan, saham bergerak melalui Jakarta.
“Kota Global di Jakarta ditantang untuk makin nyaman berkegiatan, banjir dan kemacetan harus terus diatasi.
“Kemudian tuntutan Kota Global Jakarta, akan terus meningkatkan SDM pendidikan terbaik bagi warganya, tidak bisa di tawar kemampuan warga jakarta untuk menangkap peluang, ketika terjadi pertemuan bisnis ditentukan oleh kapasitas warganya untuk produktif dan menguasai teknologi.”ungkapnya
Jakarta harus menjadi pusat inovasi bagi kemajuan bangsa di segala bidang. Semua kegiatan kemajuan diatas tentu jakarta tidak meninggalkan warganya, justru jadi penggerak pembangunan kota.
Karena itu, identitas kota sudah ditetapkan tetap pada budaya betawi warga menjadi pelaku budaya sehingga terbangun masyarakat yang sejahtera, berkarakter, ramah, guyub dan gotong royong.
Lingkungan tinggal warga jakarta juga harus ditingkatkan, pembangunan hunian vertikal adalah masa depan jakarta, daerah-daerah kumuh, intervensi agar jalan-jalan baik, saluran air, dan tiap rumah memiliki jamban, upaya warga mendapatkan pekerjaan atau usaha harus difasilitasi.
“Sebagai Dewan kami tentu berperan untuk mengawal semua kebijakan Pemda, harus mengacu pada kepentingan warga. Perbaikan kehidupan warga dalam arti luas harus tergambar dari program serta prioritas anggaran APBD yang sekarang kita kawal. Yang pasti kami dari anggota Dewan tetap mengawal kepentingan masyarakat kota jakarta.”tutupnya
